Bupati Kuningan Raih Penghargaan DPP LPM RI, Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat Jadi Sorotan

Sangajinews.com. BANDUNG — Komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat mendapat apresiasi di tingkat nasional. Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. menerima penghargaan dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM) RI atas dukungan dan sinergi Pemkab Kuningan bersama LPM desa dan kelurahan dalam menggerakkan pembangunan berbasis masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP LPM RI Dr. H. Ahmad Dolli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T., dalam rangkaian HUT ke-26 LPM RI, Pengukuhan Pengurus DPP LPM RI Periode 2026–2031, serta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026).

Momen tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM. Bupati Dian hadir didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, Rangga Apriatna, S.STP., M.AP.

Penghargaan itu menjadi penanda bahwa kolaborasi pemerintah daerah dengan kelembagaan masyarakat bukan sekadar pelengkap pembangunan. Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, keberadaan LPM dinilai memiliki posisi penting sebagai penggerak partisipasi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya LPM sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Menurut KDM, LPM harus mampu hadir sebagai kekuatan yang menggerakkan masyarakat. Perannya tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial, budaya, kebersamaan, hingga pembentukan karakter masyarakat.

Ia mengingatkan, desa saat ini menghadapi tantangan berupa semakin kuatnya pendekatan birokrasi dan administrasi. Akibatnya, kepala desa, sekretaris desa, maupun LPM kerap lebih banyak berkutat dengan urusan administratif dibandingkan menggerakkan partisipasi warga.

“Desa harus tetap menjadi wilayah yang bertumpu pada kekuatan budaya dan gotong royong. Pemimpinnya harus hadir untuk menggerakkan masyarakat, bukan hanya mengurus administrasi,” ujar KDM.

KDM juga mengingatkan kembali sejarah kelembagaan masyarakat desa yang sebelumnya dikenal dengan nama LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) pada era Orde Baru.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong yang pernah menjadi kekuatan LKMD harus tetap hidup dan diperkuat dalam peran LPM di masa kini.

Bahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan agar LPM menjadi salah satu mitra kerja strategis dalam mempercepat pembangunan desa dan kelurahan.

Dengan posisi tersebut, LPM diharapkan dapat membantu mengakselerasi berbagai program pembangunan, mulai dari pengerukan sungai dan drainase, pengaspalan jalan, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), penyediaan jaringan listrik, hingga pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat.

Bagi Bupati Dian, penghargaan dari DPP LPM RI bukan sekadar pencapaian kelembagaan. Lebih dari itu, penghargaan tersebut menjadi suntikan semangat untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, LPM, serta seluruh lapisan masyarakat.

“LPM memiliki peran penting di tengah masyarakat. Karena itu, Pemkab Kuningan terus mendorong penguatan kelembagaan dan peran LPM sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan,” kata Bupati Dian.

Ia menegaskan, pembangunan tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah. Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat.

Semangat itulah yang terus dibangun Pemkab Kuningan melalui penguatan kelembagaan masyarakat di berbagai wilayah.

Saat ini, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LPM telah terbentuk di 32 kecamatan. Pemkab Kuningan juga memberikan bantuan biaya stimulan bagi Ketua LPM di 15 kelurahan.

Peran LPM di Kabupaten Kuningan juga tidak berhenti pada struktur organisasi. Lembaga tersebut dilibatkan dalam berbagai program nyata yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satunya dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). LPM berperan mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, mengusulkan penerima manfaat, menggerakkan swadaya masyarakat, hingga mendorong pelaksanaan gotong royong.

Kolaborasi juga dibangun bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Karang Taruna dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Semangat pemberdayaan masyarakat bahkan tumbuh melalui beragam program inovatif lintas sektor.

Di antaranya Batik Ciprat yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan penyandang disabilitas, pengelolaan sampah Desa Kertayasa yang berhasil meraih Juara II tingkat nasional, serta sejumlah program seperti BERSEPEDA, GEMA SADULUR, Rumah Sayur, Jawara Tani, GPM Padaringan, dukungan bagi UMKM, hingga Pasukan PAUS.

Berbagai program tersebut menjadi gambaran bahwa pemberdayaan masyarakat bukan sekadar jargon. Ia tumbuh dari keterlibatan warga, kolaborasi lintas kelembagaan, dan keberanian menghadirkan solusi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Penghargaan DPP LPM RI akhirnya menjadi momentum untuk memperkuat kembali pesan bahwa pembangunan akan lebih kuat ketika pemerintah dan masyarakat berjalan dalam satu irama.

Pemkab Kuningan memastikan sinergi dengan LPM serta berbagai kelembagaan masyarakat akan terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang semakin partisipatif, inklusif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Bagi Kuningan, penghargaan ini bukanlah garis akhir. Justru menjadi energi baru untuk memperluas kolaborasi dan memastikan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek utama yang ikut merancang, menggerakkan, dan menikmati hasil pembangunan.

Semangat gotong royong, pemberdayaan, dan kolaborasi itulah yang terus diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Kuningan Melesat.