Breaking News
light_mode
Beranda » NASIONAL » Perkuat Tata Kelola dan SDM, 76 PKBM di Kuningan Ikuti Bimtek Pengelolaan BOSP

Perkuat Tata Kelola dan SDM, 76 PKBM di Kuningan Ikuti Bimtek Pengelolaan BOSP

KUNINGAN sangajinews.com – Sebanyak 76 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Kuningan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), Sabtu (21/11/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 120 peserta tersebut melibatkan kepala PKBM dan bendahara dari masing-masing lembaga. Bimtek ini menjadi bagian dari program kerja yang telah dianggarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) masing-masing PKBM.

Ketua Panitia, Arief Amarudin, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda terakhir dari program yang tertuang dalam ARKAS tahun berjalan. Fokus utama kegiatan adalah meningkatkan pemahaman pengelola PKBM mengenai tata kelola lembaga, administrasi, serta pelaporan keuangan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

“Ada beberapa materi penting yang disampaikan, di antaranya sistematika penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) BOSP, pengelolaan data peserta didik termasuk data residu, serta penguatan tata kelola kelembagaan PKBM,” ungkap Arief.

Materi disampaikan oleh narasumber dari unsur Inspektorat, Dinas Pendidikan, serta pihak eksternal yang memberikan materi terkait digitalisasi.

Menurut Arief, penguatan tata kelola menjadi hal penting karena PKBM memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Meski merupakan lembaga pendidikan nonformal, PKBM memiliki kedudukan penting dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat. Ijazah yang diterbitkan melalui jalur pendidikan kesetaraan juga diakui negara sehingga pengelolaan administrasi dan pertanggungjawabannya harus dilaksanakan secara tertib dan profesional.

“Dalam pengelolaannya, PKBM harus memiliki tata administrasi yang baik. Walaupun pendidikan nonformal, ijazahnya diakui negara sehingga pengelolaannya juga harus dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Terkait pelaporan dana BOSP, Arief menyebutkan tidak terdapat perubahan mendasar dalam mekanisme yang disampaikan narasumber. Pengelola PKBM hanya perlu kembali memahami ketentuan yang berlaku, termasuk kesesuaian belanja dengan ARKAS, penggunaan SIPLah untuk pengadaan tertentu, serta kelengkapan bukti setiap pengeluaran.

Termasuk di dalamnya pembayaran honorarium tutor yang harus tercatat secara jelas dalam laporan pertanggungjawaban. Pasalnya, penggunaan dana BOSP juga menjadi objek pemeriksaan Inspektorat setiap tahun.

Arief menambahkan, jumlah tutor di setiap PKBM berbeda-beda, menyesuaikan jumlah warga belajar dan kebutuhan masing-masing lembaga.

Sistem pembelajaran PKBM juga memiliki karakteristik tersendiri. Warga belajar yang sebagian besar telah bekerja tetap dapat mengikuti pendidikan tanpa harus meninggalkan aktivitas sehari-hari. Proses pembelajaran dapat dilakukan melalui kombinasi pertemuan langsung maupun sistem daring.

Mengenai keberadaan program Sekolah Rakyat, Arief menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik dan terdapat kesamaan dengan PKBM dalam memperluas akses pendidikan masyarakat.

Namun, menurutnya, Sekolah Rakyat lebih menyasar masyarakat pada kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 4. Sementara PKBM memiliki cakupan pelayanan lebih luas, khususnya bagi masyarakat usia produktif yang belum memperoleh kesempatan menempuh pendidikan formal.

Ia menyebutkan, selama dua tahun terakhir PKBM di Kabupaten Kuningan menunjukkan kontribusi signifikan dalam membantu mengurangi angka Anak Tidak Sekolah.

Bahkan, warga belajar yang berusia di atas 22 tahun tetap diberikan kesempatan mengikuti pendidikan melalui mekanisme subsidi silang. Arief mencontohkan, terdapat warga belajar berusia hingga 45 tahun yang masih memiliki semangat untuk menyelesaikan pendidikan.

“Semangat masyarakat untuk belajar harus kita dukung. Karena itu, warga belajar yang usianya sudah di atas 22 tahun tetap bisa mengikuti pembelajaran tanpa harus terbebani biaya,” katanya.

Terkait adanya laporan pungutan biaya untuk pengambilan ijazah, Arief menjelaskan bahwa kebijakan teknis di setiap lembaga dapat berbeda, terutama untuk kegiatan tertentu di luar komponen pembiayaan yang telah diatur dalam ARKAS.

Meski demikian, ia berharap pengelola PKBM tidak memberikan beban biaya yang memberatkan warga belajar.

Selain dana BOSP, Arief menyampaikan bahwa terdapat peluang bantuan pemerintah pusat untuk mendukung sarana dan prasarana pembelajaran, termasuk fasilitas pembelajaran digital. Namun, bantuan tersebut umumnya diberikan berdasarkan usulan dan kebutuhan lembaga.

Saat ini, tercatat terdapat 113 lembaga PKBM di Kabupaten Kuningan. Karena itu, ia berharap seluruh lembaga terus meningkatkan kualitas pengelolaan, memperkuat administrasi, serta mengembangkan layanan pendidikan yang mudah dijangkau masyarakat.

Melalui kegiatan Bimtek tersebut, diharapkan kapasitas pengelola PKBM semakin meningkat, baik dalam pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

Dengan tata kelola yang profesional dan akuntabel, PKBM diharapkan semakin optimal menjadi garda terdepan dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kuningan.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less