Maraknya Bank Emok, Diskopdagperin Kuningan, Toni: Minta Masyarakat Waspadai Pinjaman Berkedok Koperasi
- calendar_month 18 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

KUNINGAN sangajinews.com – Maraknya praktik pinjaman uang yang dikenal masyarakat dengan istilah bank emok menjadi perhatian pemerintah daerah. Praktik pinjaman yang menawarkan kemudahan pencairan dana, tetapi berpotensi menjerat masyarakat dengan beban pengembalian yang memberatkan, dinilai perlu diwaspadai.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagperin) Kabupaten Kuningan, H. Toni Kusmanto, AP, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih layanan pinjaman, terutama yang mengatasnamakan koperasi.
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai pada Selasa (17/11/2026). Menurut Toni, salah satu upaya untuk memberikan alternatif akses permodalan kepada masyarakat adalah melalui keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ia menjelaskan, KDKMP diharapkan dapat menjadi salah satu lembaga ekonomi masyarakat yang mampu mengurangi praktik rentenir melalui penyediaan akses permodalan yang lebih mudah bagi para anggotanya.
” Salah satu core business yang dilakukan KDKMP adalah bagaimana memberikan kemudahan akses permodalan bagi anggotanya. Jadi, masyarakat yang ingin mendapatkan kemudahan permodalan harus terlebih dahulu menjadi anggota KDKMP,” jelasnya.
Meski demikian, Toni mengakui bahwa program tersebut masih dalam tahap persiapan. Bahkan, pada saat wawancara berlangsung, pihaknya tengah melaksanakan kegiatan pelatihan terkait KDKMP.
Terkait maraknya penawaran pinjaman yang mudah diperoleh tanpa agunan, Toni mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur. Menurutnya, kemudahan memperoleh pinjaman harus tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.
“Masyarakat harus lebih berhati-hati. Memang mudah memperoleh akses pinjaman, tetapi harus ada aspek keamanannya. Jangan sampai mudah terbuai dengan penawaran pinjaman tanpa agunan, tetapi kemudian menyesal ketika harus mengembalikannya,” tegasnya.
Selain persoalan bank emok, Toni juga menyoroti praktik lembaga atau individu yang menjalankan aktivitas peminjaman uang dengan mengatasnamakan koperasi, padahal belum tentu memiliki legalitas dan menjalankan prinsip perkoperasian sebagaimana mestinya.
Ia menegaskan, Diskopdagperin memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang secara resmi berbadan hukum serta menjalankan kegiatan sesuai ketentuan perkoperasian.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua pihak yang menggunakan istilah koperasi dalam aktivitas pinjam-meminjam dapat dikategorikan sebagai koperasi yang sah.
“Kami bisa melakukan penyisiran untuk memastikan apakah koperasi-koperasi tersebut sudah berbadan hukum dan apakah mereka menjalankan fungsi sebagai koperasi atau tidak. Kalau hanya berkedok koperasi, berarti itu bukan koperasi,” ungkap Toni.
Ia juga menjelaskan bahwa koperasi memiliki aturan dan mekanisme organisasi yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah kewajiban melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.
Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya melihat nama atau istilah koperasi yang digunakan oleh pihak pemberi pinjaman, tetapi juga memastikan legalitas serta aktivitas usahanya.
Toni berharap masyarakat Kabupaten Kuningan semakin cermat dalam mengenali lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman. Jangan sampai kemudahan mendapatkan uang justru berujung pada persoalan ekonomi yang semakin memberatkan.
Pemerintah daerah melalui Diskopdagperin juga diharapkan dapat terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak praktik pinjaman yang mengatasnamakan koperasi tanpa kejelasan legalitas.
- Penulis: admin

Saat ini belum ada komentar