Ketua PAC Pemuda Pacasila Jalaksana Yanto Risdianto Tolak Wacana Penutupan MBG di Kabupaten Kuningan

KUNINGAN sangajinews.com – Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Jalaksana, Yanto Risdianto, menyatakan keberatannya terhadap wacana penutupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan. Ia menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga pelaku UMKM, petani, pekerja, dan relawan yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Yanto saat menanggapi dinamika aksi demonstrasi terkait program MBG yang berlangsung pada Senin (26/10/2026).

Yanto mempertanyakan pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat untuk menyuarakan penolakan terhadap program tersebut. Menurutnya, aspirasi masyarakat perlu disampaikan secara jelas dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok yang turut merasakan manfaat MBG.

“Yang mengatasnamakan masyarakat itu, masyarakat yang mana? Kita juga bagian dari masyarakat. Coba lihat para petani, pelaku UMKM, pekerja, dan relawan yang terlibat dalam program ini. Apakah mereka bukan bagian dari masyarakat yang harus kita bantu?” ujar Yanto.

Ia menegaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG tetap dapat dilakukan apabila ditemukan persoalan di lapangan. Namun, menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan dugaan kesalahan operasional sebaiknya ditangani secara langsung oleh pihak pengelola dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait.

Yanto menilai, apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program, penyelesaiannya perlu diarahkan pada sumber persoalan dan tidak serta-merta dijadikan alasan untuk menghentikan program MBG secara menyeluruh di Kabupaten Kuningan.

“Saya tidak menerima kalau MBG se-Kabupaten Kuningan ditutup. Kalau memang ada kesalahan dari dapur, silakan ditindaklanjuti di dapur atau SPPG masing-masing. Jangan sampai persoalan tertentu justru berujung pada penutupan program secara keseluruhan,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan Bupati Kuningan yang berupaya menengahi situasi dalam peristiwa tersebut, Yanto menyampaikan apresiasinya. Ia berpandangan bahwa MBG merupakan program nasional sehingga pelaksanaannya perlu mengacu pada kebijakan pemerintah pusat serta ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai aturan, sekaligus membantu menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan.

Yanto berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog dan evaluasi yang konstruktif dalam menyikapi berbagai persoalan terkait MBG, sehingga tujuan program untuk membantu masyarakat tetap dapat tercapai.

Lebih lanjut, Yanto mengajak pengelola dapur SPPG, mitra pelaksana, serta seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga keberlangsungan program MBG. Ia menilai program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah.

Ia menyoroti keterlibatan petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tenaga kerja, serta masyarakat sekitar yang memperoleh peluang ekonomi dari pelaksanaan program tersebut.

“Harapan saya, dapur SPPG, khususnya di Kabupaten Kuningan dan umumnya di seluruh Indonesia, dapat menjaga program Presiden Prabowo ini. Program ini sangat baik dan membantu masyarakat. Banyak pelaku UMKM, petani, pekerja, serta masyarakat sekitar yang ikut merasakan manfaatnya,” ungkap Yanto.

Ia menjelaskan, manfaat program MBG dapat dilihat dari sejumlah aspek. Pertama, masyarakat menjadi penerima manfaat program. Kedua, masyarakat memperoleh kesempatan kerja dalam operasionalnya. Ketiga, masyarakat juga dapat berpartisipasi sebagai mitra penyedia kebutuhan program.

Dengan keterlibatan berbagai unsur tersebut, Yanto menilai MBG memiliki potensi untuk mendukung perputaran ekonomi masyarakat, terutama melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dan tenaga kerja di daerah.

Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat menjaga pelaksanaan program secara bertanggung jawab, melakukan perbaikan apabila ditemukan kekurangan, serta tidak terburu-buru mendorong penghentian program secara menyeluruh.

“Yang terpenting, mari kita jaga bersama program ini. Kalau ada kekurangan, kita evaluasi dan perbaiki. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat justru dirugikan,” pungkasnya.