Pelantikan di Kaki Ciremai, Bukan Sekadar Seremoni, Tapi Awal Ujian Besar Pejabat Kuningan

sangajinews.com. Kuningan, Suasana berbeda terasa di kawasan Cadas Poleng, kaki Gunung Ciremai, Kamis (30/4/2026). Di tengah nuansa alam yang tenang namun penuh makna, Pemerintah Kabupaten Kuningan melantik sejumlah pejabat strategis. Bukan sekadar seremoni, pelantikan ini menjadi simbol dimulainya tanggung jawab besar di tengah tantangan birokrasi yang semakin kompleks.

Sejumlah nama resmi mengisi posisi penting. Tatiek Ratna Mustika ditunjuk sebagai Kepala Dinas Sosial, Aries Susandi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, serta Rangga Apriatna sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sementara itu, H. Apip Ropi’i dipercaya memimpin Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tak hanya itu, penguatan juga dilakukan di tubuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Didi Ahyana kini menjabat Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Agha Adhinugraha sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, serta Denni Abdurahim sebagai Kepala Subbagian Keuangan.

Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, Wakil Bupati Tuti Adriani, Sekda Uu Kusmana, serta jajaran DPRD dan pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan satu hal penting, jabatan bukan hadiah.

“Ini bukan tempat beristirahat. Jabatan adalah ruang untuk memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemilihan lokasi pelantikan di kaki Gunung Ciremai bukan tanpa alasan. Gunung menjadi simbol perjalanan panjang yang penuh tantangan. Para pejabat diingatkan bahwa semakin tinggi posisi, semakin berat pula ujian yang dihadapi.

“Ibarat mendaki, saat badai datang, jangan berpegang pada kursi, tapi pada aturan,” ujar Bupati.

Ia juga memastikan bahwa seluruh proses pengangkatan telah melalui mekanisme ketat berbasis sistem merit, mulai dari pemetaan talenta hingga uji kompetensi.

Pesan yang dibawa pun jelas: birokrasi harus berubah. Tidak lagi lambat dan kaku, tetapi cepat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lima prinsip utama ditegaskan sebagai pegangan para pejabat: amanah, pelayanan publik, inovasi, keberanian menghadapi perubahan, dan kinerja yang terukur.

“Jangan terjebak rutinitas. Kalau itu benar untuk masyarakat, lakukan,” pungkasnya.

Di sisi lain, penyegaran di Disdukcapil diharapkan membawa angin segar dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dengan struktur baru, layanan ditargetkan menjadi lebih modern, cepat, dan inovatif.

Melalui Keputusan Bupati Kuningan Nomor 562 Tahun 2026, langkah ini menjadi bagian dari komitmen besar pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. (Wr)