Warga Desa Kaduagung Suarakan Tuntutan Transparansi, RKPDes Diminta Dibuka untuk Umum

KARANGKANCANA – SangajiNews.com | Suara masyarakat Desa Kaduagung, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, kembali menggema. Kali ini, mereka menyuarakan satu tuntutan penting yang tak bisa lagi diabaikan: transparansi administrasi desa.

Aspirasi ini datang bukan dari mereka yang berkepentingan politik, melainkan dari warga biasa yang menginginkan satu hal: keterbukaan informasi demi keadilan dan kemajuan desa.

“Kami tidak menuntut apa-apa, hanya ingin tahu dan ikut terlibat dalam pembangunan desa kami sendiri,” ujar seorang warga Desa Kaduagung, yang meminta identitasnya disamarkan demi menjaga kenyamanan bersama.

Sorotan warga terutama ditujukan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang hingga kini dianggap belum pernah benar-benar disampaikan kepada masyarakat. Padahal, bagi warga, dokumen ini adalah ruh dari arah pembangunan desa.

Desa Kaduagung, yang terhampar di kaki Ciremai nan sejuk, kini menjadi titik bangkitnya kesadaran kolektif rakyat desa untuk menagih hak dasar mereka sebagai warga negara: hak atas informasi dan partisipasi.

Warga menyampaikan tiga poin krusial sebagai bentuk aspirasi:

• Musyawarah Dusun (Musdus) harus dilakukan secara terbuka dan rutin.
• Musyawarah Desa (Musdes) mesti digelar dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
• Akses informasi publik, khususnya terkait anggaran dan program pembangunan, harus dibuka secara jujur.

Salah satu suara paling lantang datang dari Bung Sujana, warga yang dikenal vokal menyuarakan keresahan masyarakat. Ia menyampaikan dengan tegas:

“Tidak ada transparansi, tidak ada satu pun janji-janji tahun 2019 yang dipenuhi. Baik kepada keluarga-keluarga maupun masyarakat secara umum, semuanya dilakukan tidak berdasarkan musyawarah sebagaimana janjinya dulu. Kalau begini terus, rakyat hanya dijadikan pendengar, bukan peserta pembangunan,” tegas Bung Sujana dengan nada penuh keprihatinan.

Warga menilai bahwa transparansi dan partisipasi bukan sekadar prosedur, melainkan amanah moral yang wajib ditepati. Tanpa itu, pemerintahan desa akan kehilangan kepercayaan dari rakyatnya.

“Kami harap pemerintah desa tidak memandang ini sebagai serangan. Ini bentuk kepedulian, ini cinta kami pada kampung halaman,” tambah seorang tokoh perempuan yang juga meminta namanya disamarkan.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Desa Kaduagung belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan warga. SangajiNews.com masih terus berupaya menghubungi pihak desa untuk mendapatkan klarifikasi yang adil dan berimbang.

Sebagai media rakyat, SangajiNews.com berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga hadirnya perubahan yang nyata: desa yang transparan, jujur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.