Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Pemerintah Dan Disdik Kabupaten Kuningan, Segera Membuka Kelas Jauh Kejar Paket Di Desa Desa
- account_circle admin
- calendar_month Kamis, 5 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Sangajinews – KUNINGAN – Percepatan peningkatan pendidikan masyarakat di tingkat desa, Dians Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, menggelar rapat Koordinasi bersama Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Kuningan, Kamis (5/3/2026) bertempat di Bale Waluya SLBN Taruna Mandiri, Desa Sampora Kecamatan Cilimus. Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya akselerasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah Kabupaten Kuningan.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, jajaran Dinas Pendidikan, serta para camat dan kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan.
Dalam sambutannya, kadisdik kabupaten Kuningan, Dr. Charlan, menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Kuningan atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
“Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar yang telah memberikan sesuatu yang sangat istimewa bagi saya, khususnya bagi kami kaum disabilitas. Beliau berani memberikan amanah kepada kami, dan ini akan menjadi sejarah bagi kami,” ungkapnya.
Dr. Charlan, dalam arahannya meminta dukungan penuh dari para camat dan kepala desa untuk membantu pemerintah menyisir masyarakat yang belum menempuh pendidikan formal, baik tingkat SD, SMP maupun SMA.
Ia menjelaskan, alasan diundangnya para camat dan kepala desa dalam rapat tersebut adalah untuk membangun pola baru dalam menyelesaikan persoalan pendidikan melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif.
Menurutnya, pemerintah daerah akan membuka kelas jauh kejar paket di desa-desa bagi masyarakat yang belum memiliki ijazah. Program tersebut nantinya akan melibatkan mahasiswa tingkat akhir yang berada di desa sebagai pengelola sekaligus menjadi duta pendidikan nonformal.
“Kami mohon bantuan para camat dan kepala desa untuk menyisir masyarakat yang belum memiliki ijazah, baik SMP maupun SMA. Berikan pemahaman kepada mereka agar mau mengikuti program kejar paket. Pembelajaran akan disesuaikan dengan aktivitas mereka dan semuanya akan kami tanggung,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, masyarakat yang berusia di bawah 22 tahun tidak perlu khawatir karena pembiayaan pendidikan akan ditanggung oleh negara melalui dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
Sementara itu, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan tersebut.
“Saya kagum dan mengapresiasi kegiatan ini. Jujur saja, saat saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan dulu, belum pernah ada kegiatan seperti ini. Ini luar biasa, kolaborasi pendidikan dengan para camat dan kepala desa,” ujar Bupati.
Ia menilai, program tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kuningan.
“Angka putus sekolah di Kabupaten Kuningan sebenarnya sudah berada di bawah rata-rata Jawa Barat. Namun hal itu tetap harus kita tingkatkan. Ini menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari bupati hingga kepala desa,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya validasi data secara mikro terkait masyarakat yang putus sekolah, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 18 tahun. Data tersebut nantinya harus disinkronkan dengan DTKS dan Dapodik agar program intervensi pendidikan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah daerah juga berencana memberikan reward kepada camat dan kepala desa yang berhasil menekan angka putus sekolah di wilayahnya.
Dalam arahannya, Bupati juga meminta para camat untuk berperan sebagai supervisor pendidikan di wilayah masing-masing, melakukan monitoring secara berkala serta menggelar rapat koordinasi pendidikan di tingkat kecamatan.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pungutan dalam program pendidikan yang dapat memberatkan masyarakat.
“Saya mohon tidak ada pungutan apa pun. Jangan sampai masyarakat terbebani. Selain itu, mohon juga anggaran desa bisa menyisihkan untuk pendidikan PAUD, karena masa depan anak-anak dimulai dari pendidikan usia dini,” katanya.
Bupati Dian, mendorong lahirnya Gerakan Kembali ke Sekolah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tim khusus yang membantu mengajak kembali masyarakat yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan.
Ia menambahkan, bahwa penguatan pendidikan kesetaraan juga penting, mengingat kondisi kehidupan masyarakat yang tidak semuanya dapat mengikuti jalur pendidikan formal.
“Kampanyekan secara masif pentingnya pendidikan melalui forum-forum masyarakat maupun konten kreatif. Kita harus bersama-sama memutus rantai rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kuningan,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, camat, kepala desa, dan masyarakat, diharapkan program akselerasi pendidikan ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta membuka kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan.(Red)
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar