“Kebijakan ini membuahkan hasil. Kuningan kini menempati posisi ke-10 dari 18 kabupaten di Jawa Barat dalam pengendalian inflasi, dan posisi ke-25 dari 92 kabupaten se-Jawa dan Bali,” tegas Bupati Kuningan.
Narasi Eksklusif SangajiNews.com:
SangajiNews.com – Komitmen kuat dalam mengendalikan inflasi dan mempercepat digitalisasi layanan publik kembali ditegaskan dalam High Level Meeting TPID dan TP2DD Semester I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Rabu (18/06/2025), bertempat di Hotel Santika Premiere, Linggajati.
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-wilayah Ciayumajakuning, termasuk **Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., yang didampingi oleh para pejabat teknis dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bappenda, hingga Bagian Perekonomian dan SDA.
Dalam forum ini, Bupati Dian memaparkan tren Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Kuningan yang menunjukkan dinamika signifikan sejak awal 2025. Ia menyebut bahwa IPH sempat mencapai 4,820 pada minggu kedua Januari, dampak dari tingginya konsumsi saat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
“Setelah itu, IPH menurun hingga titik terendah sebesar -2,24 pada minggu ketiga Februari, menandakan stabilitas harga telah tercapai. Namun saat Ramadhan 1446 H, IPH kembali meningkat ke angka 3,090 dan berfluktuasi hingga mencapai 1,870 pada awal Juni karena konsumsi masyarakat meningkat menjelang Idul Adha,” terang Bupati Dian.
Menjawab tantangan inflasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah melaksanakan sejumlah langkah konkret. Di antaranya adalah pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM), Gelar Pangan Murah (GPM), penanaman padi gogo seluas 10 hektare, distribusi alsintan dari Kementan RI, hingga penebaran benih ikan di 100 titik perairan umum. Pemerintah juga aktif dalam monitoring harga di pasar serta mempercepat rekonstruksi jalan distribusi logistik.
“Kebijakan ini membuahkan hasil. Kuningan kini menempati posisi ke-10 dari 18 kabupaten di Jawa Barat dalam pengendalian inflasi, dan posisi ke-25 dari 92 kabupaten se-Jawa dan Bali,” tegas Bupati Kuningan.
Di sisi lain, dalam bidang digitalisasi, Kabupaten Kuningan menunjukkan capaian membanggakan. Pada semester II 2024, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) mencapai 95,5%, masuk dalam kategori digital, dan menempati posisi ke-15 dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
“Meski capaian ini patut disyukuri, kami akan terus bekerja keras meningkatkan performa digitalisasi TP2DD ke depan. Kami mohon dukungan penuh dari Bank Indonesia,” tutup Bupati Dian.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Kiptiah Rianti, menyampaikan apresiasinya.
“Terima kasih kepada seluruh kabupaten/kota di Ciayumajakuning yang telah menjaga stabilitas harga. Wilayah ini menyumbang 10 persen terhadap perekonomian Jawa Barat tahun 2024, didominasi sektor industri pengolahan dan pertanian,” ujar Kiptiah Rianti.
Forum strategis ini membuktikan bahwa sinergi daerah dengan otoritas moneter mampu mewujudkan kestabilan harga sekaligus mendorong tata kelola digital pemerintahan yang lebih inklusif dan modern.
Tagar :
#TPID2025 #TP2DDKuningan #InflasiCiayumajakuning #BupatiKuningan #DigitalisasiLayananPublik #BankIndonesiaCirebon #SangajiNews #BeritaKuningan #EkonomiJawaBarat #PemdaKuningan #HargaPangan2025