“Pangan bukan semata urusan perut, tapi harga diri negara. Kita tidak boleh membiarkan satu pun piring rakyat kita kosong,” tegas Dr. H. Dian Rachmat Yanuar,
SangajiNews.com, Kuningan – Pemerintah Kabupaten Kuningan menegaskan langkah strategisnya dalam mengendalikan inflasi dan menjamin akses pangan bagi masyarakat melalui kelanjutan program Gerakan Pangan Murah (GPM) bertajuk “Padaringan”. Program ini menjadi nafas perjuangan yang berakar dari kepemimpinan baru pasca 100 hari kerja, di mana keberpihakan pada rakyat kecil menjadi poros kebijakan.
Dalam acara GPM Padaringan yang digelar di Desa Windujanten, Kecamatan Kadugede, pada Rabu (28/05/2025), **Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, tampil penuh keyakinan saat menyampaikan komitmen pemerintahannya.
“Pangan bukan semata urusan perut, tapi harga diri negara. Kita tidak boleh membiarkan satu pun piring rakyat kita kosong,” tegas Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, disambut tepuk tangan warga yang memadati lokasi.
Ia menambahkan, Padaringan adalah bentuk konkret bahwa negara hadir, bukan hanya dalam wacana, tetapi dalam aksi yang menyentuh langsung dapur masyarakat.
“Skalanya memang terbatas, tetapi hasilnya nyata. Jika terbukti manfaatnya luas, maka insya Allah akan kami perluas dalam skala dan kualitas yang lebih baik,” lanjutnya.
Program Padaringan adalah wajah lokal dari GPM nasional. Namun di tangan pemimpin daerah, ia menjelma menjadi gerakan yang bukan sekadar simbol, tetapi substansi. Ini ditegaskan oleh _Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Dr. _Wahyu Hidayah, M.Si**.
“Padaringan adalah kearifan lokal. Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini adalah bentuk kesungguhan menjaga inflasi dan memastikan rakyat tetap bisa membeli pangan strategis,” ungkapnya penuh semangat.
Selama program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, Padaringan telah menyentuh 35 titik distribusi, terutama jelang Idul Fitri dan Idul Adha 2025, dengan capaian 116 persen dari target awal. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja sama multipihak – mulai dari Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, petani lokal, distributor, hingga pelaku usaha pangan Kuningan.
Komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, daging, dan bawang dijual dengan harga yang telah disubsidi pemerintah. Bupati Dian menegaskan bahwa ini bukan program pangan gratis, melainkan bentuk subsidi demi keterjangkauan.
“Kita ingin masyarakat tersenyum saat ke dapur, bukan mengeluh karena harga melonjak. Negara harus hadir di saat genting,” pungkas Bupati Dian.
Program Padaringan adalah janji yang ditepati. Bukan hanya menjadi catatan dalam laporan, tapi jejak nyata di pasar-pasar desa. Ini adalah potret pemerintahan yang memilih berpihak, bukan berpangku tangan. Dan Kuningan, dengan langkah sunyi tapi pasti, sedang menulis sejarah baru tentang ketahanan pangan yang inklusif, cerdas, dan bermartabat.