“Kita ingin ada kabar baik dari program ini. Kabar baik bahwa Kuningan sehat, rakyatnya terlindungi, dan masa depan anak-anak kita lebih terjamin,” lanjut Bupati Dian
SangajiNews.com – Komitmen mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat ditunjukkan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Dalam rangka menjalankan program 100 Hari Kerja Pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan menyerahkan secara simbolis 3.000 Kartu BPJS Kesehatan kepada warga yang membutuhkan, pada Rabu (28 Mei 2025), bertempat di Puskesmas Nusaherang, Kecamatan Nusaherang.
Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa negara hadir melalui tangan pemerintah daerah untuk menjamin hak dasar warganya, terutama dalam sektor kesehatan.
“Kesehatan adalah hak dasar warga negara. Kartu BPJS ini bukan sekadar selembar kartu, melainkan jembatan harapan untuk keluarga kita semua,” ujar Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., Bupati Kuningan, dalam sambutannya yang disambut haru oleh para penerima manfaat.
Didampingi oleh Hj. Ela Helayati, S.Sos., Ketua TP PKK Kabupaten Kuningan, Bupati menegaskan bahwa kehadiran negara tidak boleh hanya menjadi wacana. Ia menyatakan bahwa penyaluran BPJS ini juga merupakan bagian dari upaya reaktivasi kepesertaan masyarakat yang selama ini statusnya tidak aktif, khususnya mereka yang tergolong dalam kategori rentan seperti:
- Ibu hamil dengan anemia dan Kekurangan Energi Kronis (KEK)
- Balita dengan gizi buruk, gizi kurang, dan stunting
- Orang dengan gangguan jiwa
- Keluarga terdampak kekerasan terhadap anak dan perempuan
“Kita ingin ada kabar baik dari program ini. Kabar baik bahwa Kuningan sehat, rakyatnya terlindungi, dan masa depan anak-anak kita lebih terjamin,” lanjut Bupati Dian dengan nada penuh tekad.
Tak hanya sampai di sana, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan sistem kontrol sosial dalam menangani isu stunting. Ia menyatakan bahwa setiap semester akan diumumkan evaluasi kinerja desa dalam menangani masalah tersebut. Desa terbaik akan mendapat insentif berupa uang pembinaan, sedangkan desa dengan kinerja rendah akan dimintai pertanggungjawaban oleh dinas terkait dan puskesmas wilayah masing-masing.
Kepala Dinas Kesehatan Kuningan, dr. Hj. Susi Lusiyanti, M.M., menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian integral dari program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, yang tak hanya fokus pada pemberian kartu tetapi juga pada percepatan BPJS berbasis APBD baru.
“Hingga saat ini, cakupan jaminan kesehatan di Kuningan telah mencapai 99 persen. Namun kami menargetkan keaktifan peserta hingga 80 persen. Saat ini, kita masih berada di angka 73,1 persen, dan itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ungkap dr. Susi, penuh optimisme.
Program ini tidak hanya menggambarkan keseriusan dalam menghadirkan layanan kesehatan universal, tapi juga menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mempersempit ketimpangan layanan publik.
Dengan sinergi yang terus dibangun antara Pemkab, Dinkes, BPJS, dan masyarakat, Kabupaten Kuningan menapaki jalur menuju transformasi pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.