SangajiNews.com — Diterapkannya Sistem Manajemen Talenta dalam mengukur kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kuningan disebut sebagai langkah besar menuju birokrasi yang bersih, objektif, dan profesional. Sistem ini diklaim akan menjadi alat ukur transparan dalam pengembangan karir ASN—serta menutup celah bagi praktik “titipan jabatan” yang selama ini kerap dibisikkan di balik proses mutasi.
Dengan mekanisme baru ini, para calo jabatan dipastikan gigit jari. Tidak ada lagi intervensi politik, tekanan pihak luar, atau kedekatan personal dalam menentukan siapa yang pantas duduk di kursi eselon II, III, maupun IV.
Kepala BKPSDM Kuningan, Beni Prihayatno, melalui Sekretarisnya Dodi Sudiana, menegaskan bahwa manajemen talenta kini menjadi pedoman utama dalam menilai kelayakan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi kepemimpinan.
“Penilaian berbasis manajemen talenta menjadi dasar agar promosi jabatan benar-benar diberikan kepada ASN yang layak, bukan karena kedekatan,” tegas Dodi Sudiana.
Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan tanda tanya tajam dari Bung Wage Bajingan, pemerhati kebijakan publik asal Kuningan. Menurutnya, frasa “calo jabatan gigit jari” mengisyaratkan adanya praktik percaloan yang pernah hidup di tubuh birokrasi daerah itu.
“Kalau sekarang dibilang calo jabatan gigit jari, artinya dulu mereka hidup dan beroperasi dong. Nah, siapa mereka? Siapa yang melibatkan? Ini harus dibuka, jangan ditutup-tutupi. Bila perlu, KPK atau Kejaksaan Negeri turun tangan menyelidiki dugaan praktik jual beli jabatan di masa lalu,” ujar Bung Wage tegas.
Ia menambahkan, kebijakan baru tak akan bermakna jika akar masalah lama dibiarkan membusuk.
“Birokrasi bersih bukan hanya soal sistem, tapi keberanian mengungkap siapa yang selama ini bermain di belakang layar,” lanjutnya.
Publik kini menunggu pembuktian: apakah Sistem Manajemen Talenta benar-benar menjadi revolusi meritokrasi, atau sekadar kosmetik birokrasi untuk menutupi bau masa lalu?
Satu hal pasti—suara lantang seperti Bung Wage menjadi pengingat bahwa keadilan administratif harus berjalan seiring keberanian moral. Hanya dengan itu, jabatan tak lagi bisa dibeli, dan pengabdian ASN kembali dimuliakan.