39.000 Warga Kuningan Terancam Kehilangan Akses Kesehatan, Bupati Dian Rachmat Yanuar Bergerak Cepat!

Langkah cepat dan koordinatif ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk melindungi kelompok rentan dan memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam krisis ini.

SangajiNews.com – Awan kelabu menggantung di langit pelayanan kesehatan Kabupaten Kuningan. Sebanyak 39.000 warga yang sebelumnya menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini terancam kehilangan hak dasar mereka: akses layanan kesehatan.

Tak tinggal diam, Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., langsung memimpin rapat koordinasi darurat pada Rabu (6/8/2025) di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Rapat ini menjadi respon cepat atas penonaktifan massal peserta BPJS kategori PBI yang mengancam stabilitas sistem pelayanan kesehatan daerah.

“Persoalan ini krusial, karena menyangkut hak dasar masyarakat. Sekitar 39.000 data peserta PBI tercoret dari sistem. Jika tidak segera ditangani, ini bisa membebani APBD secara signifikan,” tegas Bupati Dian dengan nada prihatin.

Dalam arahannya, Bupati Dian menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, terutama antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, yang harus bergerak cepat dengan dukungan dari seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kuningan. Ia mengingatkan, bila status kepesertaan tak kunjung aktif kembali, maka pembiayaan layanan kesehatan harus dialihkan ke Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang berpotensi menguras puluhan miliar rupiah dari kas daerah.

“Kita ingin masyarakat yang tercoret bisa segera kembali masuk ke sistem. Kita harus bertindak cepat!” ujar Bupati Dian penuh ketegasan.

Turut hadir dalam rakor tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Edi Martono, MARS., dan Kepala Dinas Sosial, Dr. Toto Toharudin, S.Sos., yang sama-sama menyuarakan keprihatinan serta strategi konkret untuk menyelesaikan masalah ini.

Menurut Dr. Toto, penonaktifan PBI merupakan kewenangan Kementerian Sosial, namun dampaknya langsung menjadi beban pemerintah daerah.

“Rata-rata yang tercoret adalah masyarakat pengguna layanan Puskesmas. Kami sudah berkoordinasi dengan pusat, dan kini akun pengelolaan data akan dibagi ke lima wilayah dapil, dengan satu PIC tiap wilayah untuk mempercepat proses reaktivasi,” terang Kadinsos Toto.

Ia menambahkan, distribusi akun dan penugasan personel wilayah diharapkan menjadi solusi utama, setelah sebelumnya terkendala akses input data.

Sementara itu, Kadinkes dr. Edi Martono menyoroti dampak yang sudah terasa di lapangan. Pihaknya tetap membuka pelayanan rawat jalan di seluruh Puskesmas, namun proses rujukan ke rumah sakit tidak bisa dilakukan sebelum status BPJS peserta kembali aktif.

“Kami kejar proses reaktivasi. Pasien rawat jalan tetap kita layani. Tapi untuk rujukan, ya harus tunggu status BPJS-nya aktif lagi,” ucapnya.

Ironisnya, sejumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) juga terdampak, padahal mereka sangat bergantung pada keberlangsungan akses kesehatan.

Langkah cepat dan koordinatif ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk melindungi kelompok rentan dan memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam krisis ini.