“Korupsi adalah lawan nyata pembangunan. Jika kita ingin rakyat sejahtera, maka integritas harus menjadi nafas dalam setiap kebijakan,” tegas Kang Dedi, disambut tepuk tangan para kepala daerah.
BANDUNG – SangajiNews.com | Komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi kembali digaungkan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rabu (04 Juni 2025), di Gedung Pakuan, Bandung.
Momentum ini menjadi tonggak penting bagi segenap kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk kehadiran langsung Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, yang turut didampingi oleh **Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, S.E., Pj Sekretaris Daerah Kuningan, Beni Prihayatno, S.Sos., M.Si, serta Inspektur Kabupaten Kuningan, Drs. H. Deniawan, M.Si.
Dalam sesi puncak kegiatan, Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, tampil membacakan Komitmen Antikorupsi Kepala Daerah dan DPRD, yang disambut dengan kesepakatan serempak seluruh pimpinan daerah. Pernyataan komitmen tersebut mencakup lima poin utama, yaitu:
- Pelaksanaan tugas yang transparan dan akuntabel.
- Menjaga integritas kelembagaan dan kepemimpinan.
- Menjamin perencanaan dan penganggaran APBD yang murni dan bebas intervensi.
- Memperkuat sistem pengawasan serta pengendalian yang aktif terhadap praktik KKN.
- Membangun sinergi lintas sektoral dalam pemberantasan korupsi.
Dalam sambutannya, Kang Dedi Mulyadi menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan hanya seremonial, tetapi harus menjadi budaya pemerintahan.
“Korupsi adalah lawan nyata pembangunan. Jika kita ingin rakyat sejahtera, maka integritas harus menjadi nafas dalam setiap kebijakan,” tegas Kang Dedi, disambut tepuk tangan para kepala daerah.
Senada dengan itu, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, menyampaikan bahwa Kabupaten Kuningan berkomitmen menjaga tata kelola anggaran dan pelayanan publik yang transparan.
“Rakor ini bukan sekadar pertemuan rutin, tetapi ruang refleksi moral bagi kami para pemimpin. Kuningan akan terus mengedepankan pemerintahan yang jujur dan melayani,” ujarnya kepada SangajiNews.com.
Langkah ini juga diapresiasi oleh Nuzul Rachdy, S.E., yang menilai sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam membentengi pemerintahan daerah dari praktek penyimpangan.
“Kami di DPRD siap mengawal anggaran dan program agar tetap berpihak pada rakyat,” katanya lugas.
Rakor Antikorupsi 2025 ini direncanakan akan menjadi agenda tahunan. Selain sebagai pengingat komitmen kolektif, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai forum evaluasi dan pembelajaran antar daerah dalam membangun praktik pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
SangajiNews.com akan terus mengawal jalannya komitmen ini, sebagai bagian dari suara rakyat yang berpihak pada keadilan, transparansi, dan integritas.